MAHAKARYA DARI KOTA TRANSIT: TRANSFORMASI TEBING TINGGI MENJADI EPICENTRUM UMKM GLOBAL 2026
Kota Tebing Tinggi, sebuah wilayah otonom di Sumatera Utara, selama berdekade-dekade dikenal dengan julukan "Kota Transit". Secara geografis, posisinya yang membelah jalur lintas timur Sumatera menjadikannya titik lelah bagi para pelancong yang menempuh perjalanan dari Medan menuju Pematang Siantar, Asahan, hingga Riau. Namun, narasi itu mulai bergeser secara drastis pada awal tahun 2026.
Selesainya proyek strategis nasional Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) yang kini telah menghubungkan Tebing Tinggi secara penuh ke berbagai arah—dari Gerbang Tol Tebing Tinggi hingga pintu tol Indrapura dan Sinaksak—menghadirkan tantangan eksistensial. Kota ini tidak lagi dilewati secara paksa oleh ribuan kendaraan setiap harinya. Tanpa strategi yang matang, Tebing Tinggi berisiko menjadi "kota mati" yang ditinggalkan. Di sinilah letak urgensi dari kebijakan ekonomi berbasis UMKM yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi.
Bagian I: Tantangan Fundamental UMKM di Era Disrupsi Infrastruktur
1. Pergeseran Ekonomi Kerakyatan Tantangan pertama adalah hilangnya captive market dari sektor jasa pinggir jalan. Pedagang kuliner khas seperti Lemang Batok di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan penjual roti kacang di sepanjang jalur utama mengalami penurunan kunjungan fisik. UMKM yang selama ini mengandalkan "keberuntungan geografis" dipaksa untuk bertransformasi menjadi UMKM berbasis "kualitas dan branding".
2. Standarisasi dan Akses Pasar Luar Negeri Tantangan kedua terletak pada standarisasi. Produk UMKM Tebing Tinggi sebenarnya memiliki kualitas rasa yang unggul, namun seringkali terbentur pada masalah pengemasan (packaging), legalitas ekspor, dan konsistensi produksi. Tanpa adanya intervensi pemerintah, sulit bagi pengrajin keripik atau konveksi lokal untuk menembus rak-rak supermarket di luar negeri, apalagi pasar internasional seperti Malaysia dan Singapura.
3. Tekanan Inflasi dan Daya Beli Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, tantangan klasik berupa lonjakan harga bahan pokok (bapok) menghantui para pelaku UMKM pangan. Bahan baku seperti telur, tepung, dan minyak goreng yang tidak stabil dapat merusak struktur biaya produksi, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan usaha kecil.
Bagian II: Solusi Kebijakan Pemerintah Kota – Strategi "GASPOL" dan "BISA"
Di bawah komando Wali Kota H. Iman Irdian Saragih, Pemko Tebing Tinggi tidak tinggal diam. Sinergi yang dibangun bersama Kapolres AKBP Rina Frillya dan Kajari Anthoni Nainggolan menciptakan ekosistem kebijakan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan usaha.
1. Program GASPOL: Kedaulatan Produk Lokal Gerakan Kamis Pakai Lokal (GASPOL) adalah terobosan identitas. Kebijakan ini mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer untuk menggunakan produk konveksi lokal setiap hari Kamis. Dampaknya instan: Pusat Konveksi di Pasar Kain (Jalan MT Haryono) yang baru diresmikan langsung menerima lonjakan pesanan. Ini adalah bentuk intervensi pasar di mana pemerintah menjadi pembeli pertama (first buyer) bagi rakyatnya sendiri.
2. Program UMKM BISA Ekspor: Melompat Melampaui Batas Bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI di bawah arahan Menteri Budi Santoso, Pemko meluncurkan program BISA (Berani, Inovasi, Siap, Adaptasi). Pemerintah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan teknis. Hasilnya terlihat pada akhir Februari 2026, di mana 9 ton Keripik Pisang Kepok Keling berhasil diekspor ke Malaysia. Ini membuktikan bahwa hilirisasi sektor pertanian rakyat Sumatera Utara di Tebing Tinggi sudah berjalan di jalur yang benar.
3. Stabilitas Harga: Benteng Pertahanan Ekonomi Wali Kota secara disiplin memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap hari Senin. Pemko aktif melakukan pemantauan ke distributor besar seperti UD Hasil Ternak dan UD Sembiring, serta ritel modern seperti Irian Supermarket. Tujuannya satu: memastikan mata rantai distribusi tidak terputus oleh praktik penimbunan. Pasar murah bulanan menjadi instrumen penyelamat bagi warga kelas menengah ke bawah untuk tetap mampu mengonsumsi produk UMKM.
Bagian III: Dukungan Infrastruktur dan Sosial untuk Kesejahteraan
Kesejahteraan UMKM tidak bisa dilepaskan dari dukungan infrastruktur fisik dan sosial. Pemko Tebing Tinggi melakukan revitalisasi pasar tradisional seperti Pasar Gambir agar menjadi tempat transaksi yang bersih dan nyaman. Selain itu, pemberian apresiasi terhadap produk kreatif—seperti lukisan dari kerak/kulit telur—menunjukkan bahwa pemerintah menghargai setiap inci inovasi warga.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi melalui Wakil Gubernur H. Surya juga memperkuat posisi Tebing Tinggi. Integrasi sentra konveksi berbasis kawasan diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang efisien, di mana bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran berada dalam satu lingkaran yang terintegrasi.
Kesimpulan: Menatap Masa Depan Tebing Tinggi
Tahun 2026 menjadi titik balik bagi Kota Tebing Tinggi. Tantangan infrastruktur tol yang awalnya dianggap sebagai ancaman, justru menjadi katalisator bagi UMKM untuk naik kelas. Dengan kebijakan yang berorientasi pada ekspor, stabilitas harga yang terjaga, dan dukungan sosial-politik yang solid dari jajaran Forkopimda, Tebing Tinggi kini bukan lagi sekadar kota untuk dilewati, melainkan kota untuk tujuan investasi dan belanja produk lokal berkualitas dunia.
Kesejahteraan UMKM adalah harga mati bagi kemandirian ekonomi kota ini. Sebagaimana disampaikan Wali Kota Iman Irdian Saragih, sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci agar UMKM lokal mampu menjadi "tuan rumah di negeri sendiri dan berjaya di pasar global."
Penulis : Pandianto