ETIKA BERDEMOKRASI DI RUANG PUBLIK: MEMBEDAH BATAS TEGAS ANTARA KRITIK KEBIJAKAN DAN UJARAN KEBENCIAN

Perkembangan digital yang kian masif, ruang publik tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, melainkan telah bergeser ke ranah siber. Kota Tebing Tinggi, sebagai kota yang terus tumbuh secara dinamis, menyadari bahwa partisipasi publik adalah mesin utama pembangunan. Namun, di tengah keterbukaan informasi, sering kali muncul kerancuan dalam memahami batas antara hak konstitusional untuk mengkritik kebijakan dengan tindakan destruktif berupa ujaran kebencian (hate speech).

Artikel ini bertujuan untuk memberikan edukasi literasi politik dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Tebing Tinggi mengenai pentingnya menjaga marwah demokrasi melalui cara berkomunikasi yang sehat dan substansial.

1. Kritik Kebijakan: Nutrisi bagi Demokrasi

Secara filosofis, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah bukanlah sebuah bentuk pembangkangan, melainkan sebuah kebutuhan.

Kritik kebijakan didefinisikan sebagai analisis sistematis terhadap sebuah keputusan, program, atau regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas publik. Kritik yang sehat memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Berbasis Data: Menyajikan fakta, angka, atau realitas lapangan sebagai dasar argumentasi.
• Orientasi Solusi: Tidak hanya menunjukkan kekurangan, tetapi menawarkan perspektif atau alternatif perbaikan.
• Objektivitas: Fokus pada "apa" (kebijakannya), bukan pada "siapa" (pribadi pejabatnya).

Dalam kepemimpinan Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, ruang aspirasi dibuka lebar—termasuk melalui agenda Safari Ramadan—sebagai wadah di mana kritik dapat disampaikan secara langsung dan konstruktif demi penyempurnaan pembangunan kota.

2. Ujaran Kebencian: Polutan dalam Ruang Sosial

Berbeda dengan kritik, ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan. Ujaran kebencian sering kali menyasar identitas personal atau kelompok berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), latar belakang gender, hingga cacat fisik.

Ciri utama ujaran kebencian adalah:

• Destruktif: Bertujuan untuk merendahkan martabat manusia dan memicu konflik sosial.
• Ad Hominem: Menyerang pribadi, karakter, atau fisik seseorang tanpa menyentuh substansi kebijakan yang diperdebatkan.
• Subjektivitas Buta: Sering kali berbasis pada prasangka, hoaks, atau disinformasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum.

3. Batas Hukum dan Etika di Indonesia

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berasaskan Pancasila, di mana kebebasan berpendapat dibatasi oleh hak orang lain dan nilai-nilai kesantunan. Secara hukum, perbedaan antara keduanya telah diatur dalam:

1. UUD 1945 Pasal 28E ayat (3): Menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
2. UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE): Memberikan batasan tegas bahwa konten yang mengandung muatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran kebencian berbasis SARA memiliki konsekuensi hukum.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengajak masyarakat untuk memahami bahwa kebebasan berpendapat tidaklah bersifat absolut. Kebebasan tersebut berakhir ketika hak orang lain untuk dihormati martabatnya mulai dilanggar.

4. Membangun Budaya "Check and Re-check"

Dalam memandang fenomena ini, masyarakat Tebing Tinggi diharapkan memiliki ketahanan digital (digital resilience). Sebelum melontarkan opini di media sosial, penting untuk melakukan filter mandiri:

• Apakah pernyataan saya menyerang kebijakan atau menyerang pribadi?
• Apakah argumentasi saya didukung oleh data yang valid?
• Apakah kata-kata yang saya gunakan berpotensi memecah belah kerukunan antarwarga?

Kesimpulan

Demokrasi yang kuat memerlukan partisipasi warga yang kritis, namun demokrasi yang beradab memerlukan warga yang santun. Pemerintah Kota Tebing Tinggi meyakini bahwa kritik adalah energi untuk memperbaiki kinerja pelayan publik. Namun, ujaran kebencian adalah racun yang dapat merusak tenun sosial yang telah lama kita jaga di "Kota Lemang" ini.

Mari kita jadikan setiap kanal informasi, baik website resmi maupun media sosial, sebagai ruang diskusi yang mencerahkan. Dengan membedakan kritik dan kebencian, kita tidak hanya menyelamatkan diri dari konsekuensi hukum, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun Kota Tebing Tinggi yang lebih cerdas, damai, dan demokratis.