WALI KOTA TEBING TINGGI IKUTI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI DAN EVALUASI PROGRAM 3 JUTA RUMAH
Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih bersama stakeholder terkait mengikuti secara virtual rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang dirangkai dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah, Selasa (19/8/2025) di ruang Kerja Wali Kota, Lantai IV, Gedung Balai Kota.
Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Thohir dan diikuti Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan stakeholder terkait dari seluruh wilayah Indonesia di daerah masing-masing.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing melalui penguatan sinergi lintas sektor, khususnya sektor pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.
Selain itu, Kemendagri juga meminta dukungan penuh pemerintah daerah untuk menyukseskan program 3 Juta Rumah. Dukungan ini meliputi penyediaan lahan, percepatan perizinan, dan kemudahan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat, mulai dari penyediaan lahan, percepatan perizinan, hingga kemudahan fasilitasi pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sekjen Kemendagri RI.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, memaparkan data inflasi dan indeks perkembangan harga berdasarkan hasil peninjauan pada minggu kedua Agustus 2025. Ia menjelaskan bahwa dari Januari hingga Juli 2025, Indonesia mengalami tiga kali deflasi bulanan (Januari, Februari dan Mei) dan empat kali inflasi (Maret, April, Juni dan Juli).
"Inflasi bulanan tertinggi terjadi pada Maret 2025 sebesar 1,65%, sementara deflasi terdalam pada Januari 2025 sebesar 0,76%," jelas Ateng.
Ia juga menyebutkan beberapa komoditas yang berkontribusi besar terhadap inflasi Januari – Juli 2025 (year to date, %), yaitu beras (0,15%), bawang merah(0,10%), tomat (0,08%), cabai rawit (0,08%).
Di sisi lain, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Rini Andrida, melaporkan bahwa realisasi penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras periode Juli-Desember 2025, hingga saat ini mencapai 38.811 ton, dengan volume realisasi tertinggi yaitu Provinsi Jawa Timur.
“Sebagai aksi dan strategi penjualan beras SPHP, Bulog telah melakukan sinergi dengan TNI/Polri, Pemda, KDMP dan BUMN Pangan lainnya, Program Canvasing oleh seluruh karyawan Bulog, Penyaluran ritel modern SPHP Beras dan Penjualan beras di setiap Gudang," terang Rini.
Selanjutnya, Kasatgas Pangan Polri, BJP Helfi Assegaf, menyampaikan perkembangan komoditi yang menjadi fokus perhatian yaitu beras.
“Upaya Satgas Pangan Polri dalam menangani komoditi yang menjadi fokus perhatian tersebut adalah menggelar Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai tindak lanjut hasil rakor Kapolri dan Direktur Utama Perum Bulog," ujarnya.
Sedangkan dari KemenPKP, Dirjen PKP menyampaikan 3 hal, yaitu terkait dengan dukungan pemerintah daerah terhadap SKB 3 Menteri, dukungan penganggaran dan dukungan pendataan terkait perumahan.
“Kemendagri dan KemenPKP akan melakukan pengawasan terhadap implementasi PBG dan BPHTB Gratis di seluruh Indonesia. Menurut data per tanggal 8 Agustus 2025 terdapat 283 Kab/Kota yang belum menerbitkan PBG khusus MBR. Program 3 Juta Rumah yang merupakan Program Strategis nasional (PSN) dan Pemda wajib ikut serta menyukseskan Program ini” kata Dirjen PKP.
Hadir bersama Wali Kota mengikuti rakor tersebut, Bambang Edi Gunawan mewakili Danramil 13/TT, Asisten Ekbang Reza Aghista, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Marimbun Marpaung, Kadisnakerperin Zahidin, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Iboy Hutapea, Suhendri Suar mewakili Kadis Sosial, perwakilan BPS Agustiar, Plt. Kabag Perekonomian dan SDA Setdako Safaruddin Kabag Pemerintahan Setdako Ramadhan Barqah Pulungan dan tim peliputan Diskominfo.