WALI KOTA TEBING TINGGI BERSAMA FORKOPIMDA IKUTI RAKOR ARAHAN MENDAGRI TERKAIT STABILITAS DAERAH DAN PENGENDALIAN INFLASI
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual terkait stabilitas daerah (perkembangan situasi terkini) dan pengendalian inflasi tahun 2025, Senin (2/9/2025) di ruang Kerja Wali Kota, Gedung Balai Kota Tebing Tinggi.
bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, pada Senin (2/9/2025). Pertemuan ini membahas perkembangan situasi terkini dan strategi pengendalian inflasi tahun 2025.
Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian dan diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga serta kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengimbau agar menunda acara seremonial kedinasan yang terkesan pemborosan bagi pemerintah daerah. Mendagri juga menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk mengambil langkah proaktif, utamanya adalah dengan menggelar rapat dengan jajaran Forkopimda.
"Kita dalam rapat Forkopimda, ada langkah-langkah yang menjadi guideline (pedoman). Kita berpegang kepada aturan hukum untuk menjamin ketertiban publik dan untuk mengendalikan masyarakat sambil tentunya langkah-langkah proaktif kita lakukan, seperti misalnya pertemuan konsolidasi yang perlu dilakukan untuk menyejukkan dan menyamakan langkah serta mencegah supaya tidak terjadi adanya aksi kekerasan,” ujar Mendagri, Tito Karnavian.
Mendagri meminta Forkopimda untuk segera menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh di wilayah masing-masing, salah satunya melalui kegiatan doa bersama lintas agama dan suku.
"Seperti menyambangi atau duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh sesuai dengan peta daerah masing-masing, untuk melakukan doa bersama yang melibatkan lintas masyarakat," tambah Mendagri.
Dalam kesempatan ini, Mendagri juga menegaskan, bahwa pemerintah menjamin kebebasan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sebab hal tersebut telah diatur baik secara internasional melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) milik PBB yang diratifikasi dalam Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998. Akan tetapi, tambah Mendagri RI, agar dalam menyampaikan pendapat disertai dengan adanya batasan dan tidak bersifat absolut mutlak sebebas-bebasnya, serta perlu adanya tanggung jawab.
"Jadi aksi penyampaian pendapat dengan damai, mengindahkan aturan dan sesuai dengan undang-undang, wajib dilindungi oleh negara tapi kalau keluar dari aturan mengganggu ketertiban publik, mengganggu hak asasi orang lain, apalagi sampai memecah persatuan bangsa itu bisa dilakukan sanksinya adalah tindakan pembubaran, kalau melanggar hukum ya dilakukan tindakan hukum," jelas Mendagri.
Sementara itu, terkait pengendalian inflasi, Kepala BPS RI, Amilia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi nasional per bulan Agustus 2025. Disebutkan Kepala BPS, bahwa 27 provinsi mengalami deflasi, sedangkan 11 provinsi mengalami inflasi.
"Inflasi tertinggi tercatat di Sumatera Utara sebesar 1,77 persen, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar -1,90 persen. Mengacu pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Agustus 2025, tercatat 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi menunjukkan kondisi relatif stabil," jelas Kepala BPS.
Tambah Kepala BPS RI, berdasarkan data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 29 Agustus 2025, kenaikan harga dipicu oleh tiga komoditas utama, yakni cabai merah, bawang merah, dan beras.
Rakor ini dihadiri oleh Kabag Ops Polres AKP. Herliandri, Kasat Intelkam Polres Iptu. Aswan Ginting, Danramil 13/TT Kapt. Ismail Marzuki Siahaan, Kepala BPS Azantaro dan Asisten Ekbang Reza Aghista, Kadis Ketapang dan Pertanian Iboy Hutapea, Kadis Perdagangan, Koperasi, UKM Marimbun Marpaung, Kadisnakerperin Zahidin, Plt. Kadis Kominfo Ernawati Lubis, Plt. Kasatpol PP Benny Hutajulu, Plt. Kadis Perkimtah Victor Nainggolan, Kabag Pemerintahan Setdako Ramadhan Barqah Pulungan, Plt. Kabag Perekonomian dan SDA Setdako Safaruddin, TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kota Tebing Tinggi dan tim peliputan Diskominfo.