Home - Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Selamat Datang

di Website Resmi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI IKUTI RAKOR PENJABAT KEPALA DAERAH SE-INDONESIA 

Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. bersama mengikuti Rapat Koordinasi (rakor) 
Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jumat (9/6/2023).

Rakor tersebut digelar dalam rangka menjamin peningkatan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda) dan pelayanan publik serta implementasi kebijakan strategis nasional di daerah. 

Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri oleh seluruh Pj Kepala Daerah, baik dari provinsi, kabupaten, maupun kota.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan undang-undang (UU), penunjukan Pj kepala daerah merupakan bentuk penugasan untuk mengisi kekosongan. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengimplementasian UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Menurut UU tersebut, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir (sebelum 2024) diganti oleh penjabat,” ujar Mendagri.

Lanjut Mendagri, penjabat kepala daerah ditunjuk berdasarkan usulan untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir, agar pemerintahan tetep berjalan.

Mendagri meminta para penjabat kepala daerah dapat memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan untuk menjalankan program pemerintahan, salah satunya dengan terjun langsung ke lapangan.

Menurut Mendagri, momentum tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh para pejabat untuk menjadi role model sosok kepala daerah.

Lebih lanjut, Mendagri juga mengatakan bahwa para penjabat kepala daerah harus terjun langsung melihat kondisi wilayah daerah masing-masing, agar dapat melaksanakan program-program pemerintahannya dengan baik.

"Karena mereka bukan dipilih dari rakyat, jadi tidak ada biaya politik. Tentu, ini harus dimanfaatkan oleh mereka untuk dijadikan momentum berprestasi juga mengembangkan karir," ujar Mendagri. 

Menurut Mendagri ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin yang kuat, pertama memiliki kepercayaan dan kepuasan publik dalam hal ini penjabat kepala daerah harus rajin turun langsung ke masyarakat, kemudian membangun hubungan yang baik dengan otoritas diatasnya.

"Dan memiliki supporting staf yang terbaik, mempu mendukung setiap ide, gagas dan kinerja, juga loyal, berkompeten serta integritas," ucap Mendagri.

Ditambahkan Mendagri, arahan Presiden terkait APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain upaya optimalisasi APBD, khususnya yang berasal dari belanja pegawai, optimalisasi barang dan jasa pegawai khususnya biaya-biaya pelaksanaan rapat, dan tempat pelaksanaan rapat di daerah saja tidak di luar daerah.

Kemudian menaikkan atau menambah belanja modal dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur, dan menaikkan kapasitas fiskal atau pendapatan asli daerah (PAD). 

"Dalam meningkatkan PAD ini, kita bisa menghidupkan sektor swasta atau UMKM antara lain dengan memberikan kemudahan diberbagai sektor pemberian izin, dan pemberian insentif," jelas Mendagri.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, per Mei 2023, terdapat sebanyak 105 Pj kepala daerah yang terdiri atas 11 Pj gubernur, 77 Pj bupati, dan 17 Pj wali kota.

Pj kepala daerah berperan penting dalam menjamin kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Terlebih, pada masa transisi sebelum pelantikan kepala daerah definitif sebagai hasil Pilkada 2024,” jelas Dirjen Otda.

Dia menekankan, secara operasional, Pj kepala daerah bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan pelayanan dasar.

Mereka juga bertugas mengawal implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, membangun kehidupan berdemokrasi, dan mengawal tata kelola keuangan daerah.

Pj kepala daerah juga bertugas membangun sinergi antar tingkatan pemerintahan serta menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Turut hadir mendampingi Pj. Wali Kota Tebing Tinggi, Kabag Pemerintahan Ramadhan Barqah Pulungan, SIP., M.Si.

Komentar
  • TERBARU
  • TERPOPULER
  • ACAK