INDONESIA RAIH PERINGKAT SISTEM E-GOVERNMENT TERBAIK KE-4 DI ASEAN
Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, e-government telah menjadi salah satu pilar utama dalam modernisasi sistem pemerintahan di berbagai negara. E-government, yang merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik.
Penerapan e-government memungkinkan pemerintah untuk menyederhanakan berbagai prosedur administratif yang sebelumnya memakan waktu dan sering kali membingungkan bagi masyarakat. Melalui digitalisasi layanan, masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu mengunjungi kantor pemerintahan secara langsung. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya operasional yang harus ditanggung oleh pemerintah.
Tujuan utama dari e-government adalah untuk mempermudah interaksi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta antarinstansi pemerintah itu sendiri. Dengan menerapkan e-government, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya, dalam pengurusan dokumen seperti KTP, paspor, atau izin usaha, masyarakat dapat melakukan pendaftaran dan pengajuan secara online, yang mempercepat proses dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.
Lebih jauh lagi, e-government juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi di dalam pemerintahan. Dengan sistem digital, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi penggunaan anggaran serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, penerapan e-government juga mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di sektor publik. Pemerintah dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, e-government tidak hanya memperbaiki sistem pemerintahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Perkembangan e-government saat ini sangat pesat, seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan digitalisasi layanan administratif seperti pembayaran pajak, pengurusan dokumen, atau akses informasi, tetapi juga mencakup integrasi data antarinstansi, keamanan siber, dan partisipasi publik secara online.
Berbagai inovasi, seperti penggunaan kecerdasan buatan, big data, dan blockchain, semakin memperluas cakupan e-government dalam pengelolaan pemerintahan. Teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memberdayakan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Namun, perkembangan e-government tidak seragam di setiap negara. Negara maju dapat menjadi contoh sukses penerapan e-government dengan menyediakan layanan publik yang hampir sepenuhnya digital. Di sisi lain, negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya tingkat literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi tradisional. Meski begitu, banyak negara berkembang mulai mengejar ketertinggalannya dengan meluncurkan inisiatif e-government, sering kali dibantu oleh dukungan internasional dan kerja sama teknologi lintas negara.
Dalam laporan terbaru UN E-Government Survey 2024, Indonesia berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan menduduki peringkat ke-4 sebagai negara dengan sistem e-government terbaik di kawasan ASEAN. Menurut laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk “E-government Survey 2024”, Indonesia memiliki skor pengembangan e-government (EGDI) sebesar 0,7991 poin dari 1 poin. Skor tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-64 di dunia.
Sementara itu, Singapura tercatat di posisi teratas di Asia Tenggara dengan skor EGDI sebesar 0,9691 poin. Skor EGDI Negeri Singa tercatat menduduki peringkat ke-3 dunia. Kemudian, Thailand dan Malaysia menempati peringkat kedua dan ketiga di Asia Tenggara. Kedua negara tersebut memiliki skor EGDI masing-masing sebesar 0,8351 poin dan 0,8111 poin. Adapun Denmark merupakan negara dengan skor pengembangan e-government (EDGI) tertinggi di dunia pada 2024. Skornya mencapai 0,9847 dari 1 poin.
PBB dalam survei ini menggunakan metodologi berdasarkan tiga pilar utama. Pertama, cakupan dan kualitas layanan online dikuantifikasi sebagai Online Service Index (OSI). Kedua, status pembangunan infrastruktur telekomunikasi atau Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII). Ketiga, manusia yang melekat modal atau Human Capital Index (HCI).
Dengan populasi yang besar dan tantangan geografis yang kompleks, capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur digital serta memperluas akses layanan e-government. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses di daerah terpencil dan peningkatan literasi digital di masyarakat.
Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina memiliki skor yang hampir serupa, yaitu di kisaran 0,76 hingga 0,77. Ini menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut sedang berada dalam tahap pertumbuhan yang stabil dalam pengembangan e-government. Vietnam, misalnya, terus berupaya meningkatkan kapabilitas teknologinya melalui inisiatif pemerintah yang terfokus pada modernisasi layanan publik.
Sementara itu, Brunei dan Filipina menghadapi tantangan unik masing-masing, seperti ukuran populasi dan kendala geografis, yang memengaruhi kecepatan implementasi e-government.
Negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Timor Leste menempati peringkat terbawah dengan skor di bawah 0,6, menunjukkan bahwa mereka masih berada dalam tahap awal pengembangan e-government.
Faktor seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia terlatih, dan hambatan finansial menjadi tantangan utama bagi negara-negara ini. Namun, beberapa inisiatif regional dan bantuan internasional mulai diarahkan untuk membantu negara-negara ini mengejar ketertinggalannya.
Secara keseluruhan, data ini mencerminkan perbedaan tingkat kesiapan dan prioritas di antara negara-negara ASEAN dalam pengembangan e-government. Singapura sebagai pemimpin kawasan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk mempercepat transformasi digital, sementara negara-negara dengan skor rendah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Capaian ini menunjukkan kemajuan pesat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Penulis: Dewi Fajarina Sani