Corner left
Corner right

DINAS PERHUBUNGAN


24-07-2013

A.

Dasar Hukum SKPD

 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi.

 

B.

Gambaran Umum SKPD

 

1.

Struktur Organisasi

 

 

Keorganisasian Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi, terdiri dari :

 

 

 

a.

Kepala Dinas

 

 

b.

Sekretariat membawahi :

 

 

 

1.

Subbag Umum dan Kepegawaian

 

 

 

2.

Subbag Program dan Perundang-undangan

 

 

 

3.

Subbag Keuangan

 

 

c.

Bidang Bina Perhubungan Darat membawahi :

 

 

 

1.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

 

 

 

2.

Seksi Angkutan

 

 

d.

Bidang Bina Sarana dan Teknik

 

 

 

1.

Seksi Prasarana, Keselamatan Teknis Sarana

 

 

 

2.

Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan

 

 

e.

Bidang Bina Komunikasi dan Informatika

 

 

 

1.

Seksi Pos, Telekomunikasi dan Orbit Satelit

 

 

 

2.

Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi

 

 

.

Unit Pelaksana Teknis Dinas  (UPTD) terdiri dari :

 

 

 

1.

UPTD Terminal

 

 

 

2.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

 

 

 

3.

UPTD Perparkiran

 

2.

Tugas Pokok dan Fungsi

 

 

A.

Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah ” melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.”

 

 

 

B.

Fungsi

 

 

 

1.

Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

 

 

 

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

 

 

 

3.

Pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

 

 

 

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

 

C.

VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI

 

1.

Visi

 

 

Visi adalah pandangan ke depan tentang tujuan yang harus dicapai  dan ada arah yang jelas. Dalam suatu organisasi, visi merupakan pandangan  ke depan tentang bagaimana organisasi itu ke depan dan  kemana arahnya sehingga organisasi dapat menjalankan tugas secara konsisten dan tetap eksis, inovatif  dan produktif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi tahun 2011 – 2016 adalah:

Mewujudkan terselenggaranya sistim transportasi kota yang berdaya guna, berhasil guna, tertib, teratur, aman dan nyaman sehingga dapat mendukung Kota Tebing Tinggi menjadi Kota yang maju, sejahtera dan mandiri “.

Sesuai dengan visi tersebut, Dinas Perhubungan akan mengwujudkan transportasi yang aman, lancar dan tertib sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi di Kota Tebing Tinggi bidang perhubungan.

 

 

2.

Misi

 

 

Untuk mengwujudkan visi organisasi, perlu dilakukan usaha-usaha yang jelas dan terarah yang dituangkan dalam misi organisasi. Misi merupakan  usaha, upaya dan cara yang ditetapkan sehingga visi dapat tercapai. Jadi Misi merupakan pendukung utama keberhasilan visi.

Adapun Misi Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah :

 

 

1.

Mewujudkan aparatur yang memadai, handal, displin, cakap, gagah berani, berwibawa, percaya diri, beraklak baik, mempunyai rasa tanggung jawab, rasa pengabdian terhadap profesi, serta mempunyai etos kerja yang tinggi;

 

 

2.

Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya terhadap pengguna kendaraan bermotor untuk mentaati dan mematuhi segala ketentuan, peraturan di bidang lalu lintas;

 

 

3.

Terjadinya pola hubungan kerja yang baik terhadap mitra kerja dalam mencapai kemajuan pembangunan di bidang perhubungan;

 

 

4.

Terpenuhinya pelayanan administrasi angkutan kota dengan pengurusan cepat, murah dan bermutu.

 

 

5.

Terciptanya suatu sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku komunikasi dan pengoperasian alat komunikasi.

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Klik Menu DOWNLOAD LPPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>>>>