Corner left
Corner right

BAPPEDA


23-07-2013

A.

DASAR HUKUM SKPD

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi adalah salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi yang memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.Berdasarkan sejarah kelembagaannya maka struktur organisasi Bappeda kota Tebing Tinggi saat ini merupakan hasil reorganisasi sebelumnya. Pada awalnya Bappeda Kota Tebing Tinggi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 1986 dengan komposisi jabatan struktural sebagai berikut :

 

1.

1 (satu) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonoring III a.

 

2.

4 (empat) struktur untuk jabatan eselonoring IV a.

 

3.

15 (lima belas) struktur untuk jabatan eselonoring Va.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi Perangkat Daerah maka struktur jabatan organisasi Bappeda juga mengalami penyesuaian, yaitu adanya perubahan menyeluruh tidak saja untuk cakupan, bidang tugas pada masing-masing jabatan, serta nomenklatur, akan tetapi juga pada jenjang eselonoring jabatannya.

Adanya perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberi peran yang lebih akomodatif bagi Bappeda sesuai dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan beban kerja. Adapun susunan jabatan struktural Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

 

1.

1 (satu) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonoring II b.

 

2.

5 (lima) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonoring III a.

 

3.

11 (sebelas) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonoring IV a.

 

4.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

B.

Gambaran Umum SKPD

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi adalah salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan sejarah kelembagaannya maka struktur organisasi Bappeda Kota Tebing Tinggi saat ini merupakan hasil reorganisasi atas struktur organisasi sebelumnya. Pada awalnya Bappeda Kota Tebing Tinggi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 1986 dengan komposisi jabatan struktural sebagai berikut :

 

1.

1 (satu) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonoring III a.

 

2.

4 (empat) struktur untuk jabatan eselonoring IV a.

 

3.

15 (lima belas) struktur untuk jabatan eselonoring Va.

 

Seiring dengan implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka struktur organisasi Bappeda diperbaharui melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisi Perangkat Daearah maka struktur jabatan organisasi Bappeda juga mengalami penyesuaian, yaitu adanya perubahan menyeluruh tidak saja untuk cakupan, bidang tugas pada masing-masing jabatan, serta nomenklatur, akan tetapi juga pada jenjang eselonering jabatannya. Adanya perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberi peran yang lebih akomodatif bagi Bappeda sesuai dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan beban kerja.

 

Adapun susunan jabatan struktural Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

 

1.

1 (satu) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonering II b.

 

2.

1 (satu) struktur untuk jabatan eselonering III.a

 

3.

4 (empat) struktur untuk jabatan eselonering III b.

 

4.

11 (sepuluh) struktur untuk jabatan eselonering IV a

 

5.

Kelompok jabatan fungsional

 

 

 

 

 

 

C.

Visi dan Misi

 

VISI

 

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil – hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standart yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai– nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuen untuk diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dan tidak muluk-  muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia.

Sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, visi Bappeda harus tetap konsisten dengan Renstra Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

” Menjadikan Bappeda Kota Tebing Tinggi sebagai Badan Perencana yang profesional, akuntabel dan memiliki integritas, dedikasi serta komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi Kota Tebing Tinggi melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif dalam mendukung Kota Jasa Bermartabat ”

Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi serta menetapkan arah dan kebijakan pembangunan. Visi juga diharapkan bisa menyediakan nilai-nilai penting, memberi inspirasi dan menumbuhkan kreatifitas bagi aparat Bappeda. Dengan demikian, aparat Bappeda harus mampu sebagai perencana yang profesional bagi dirinya sendiri, Bappeda dan tentu saja Kota Tebing Tinggi secara keseluruhan. Untuk itu aparat Bappeda harus disiplin untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi tersebut menjadi kenyataan.

 

MISI

 

Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Bappeda sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dulaksankan untuk mewujudkan visi.

 

Adapun misi yang dirumuskan Bappeda Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

 

1.

Menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang secara partisipatif.

 

2.

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara SKPD dan antar daerah guna meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Tebing Tinggi.

 

3.

Melakukan validasi dan visualisasi data pembangunan dengan cepat dan akurat.

 

4.

Melaksanakan pengkajian dan pengembangan bagi peningkatan kualitas di segala bidang pembangunan.

 

5.

Meningkatkan SDM Aparatur Bappeda sebagai aparatur yang profesional.

 

 

Untuk Selengkapnya Klik Menu DOWNLOAD LPPD

 


>>>>